a Anti Korupsi (Komtak) Lieus Sungkharisma ikut berkomentar terkait aksi penolakan dari sejumlah elemen masyarakat perihal UU Cipta Kerja di sejumlah wilayah Indonesia, yang justru menimbulkan kerugian moral dan material.Menurut dia, akar dari kekesalan masyarakat adalah kesan tergesa-gesa yang timnbul atas pengesahan UU Ciptaker. Baca Juga: Kisah Perusahaan Raksasa, China Life Insurance, Pebisnis Asuransi Jiwa Nomor Wahid di TiongkokSementara itu, sosialisasi dan serap aspirasi publik untuk UU ini sangat minim. Padahal, di dalam 1.000 halaman lebih draft RUU yang terdiri dari sebelas cluster itu, seperti menyangkut perumahan, perkebunan, pertambangan, peternakan, transportasi, energy, buruh/pekerja, pendidikan bahkan label halal dan lain-lain, masih banyak pasal-pasal yang kontroversial, tidak jelas dan multifatsir. Baca Juga: Geger Tagar #GakPercayaJokowi, Eh Anies Dipuji-puji: Ini Pemimpin Sesungguhnya“Jadi pengesahan UU ini sangat terburu-buru, sementara tak ada penjelasan yang memadai baik dari pemerintah maupun DPR kepada rakyat. Wajar saja kalau rakyat kemudian menolak,” katanya, seperti dilansir, RMOL, Jumat (8/10).Lanjutnya, ia mengaku sependapat dengan NU dan Muhammadiyah serta sejumlah tokoh agama yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Baginya, penolakan ormas dan masyarakat adalah hal yang wajar terjadi.“Tanpa sosialisasi yang memadai, wajarlah kalau masyarakat berpendapat UU ini memang berpotensi mengancam dan merampas ruang hidup rakyat kecil,” sambung Lieus.Karena itu, ia meminta kepada Presiden Joko Widodo, untuk mendengarkan aspirasi rakyat yang secara serentak tanpa dikoordinir melakukan aksi. Apalagi, sudah ada enam gubernur dan sejumlah bupati/walikota serta lembaga DPRD yang juga menolak UU itu.“Seharusnya penolakan ini menjadi masukan pada pemerintah untuk mengevaluasi substansi dari UU Omnibus ini,” katanya.Ia juga meminta Presiden Jokowi untuk tidak buru-buru melaksanakan UU ini. Sebaliknya, Presiden Jokowi bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) untuk membatalkan UU tersebut.“Pembatalan ini tentu saja demi kepentingan yang lebih besar, yakni kemaslahatan bangsa dan negara ini,” tegasnya.Penulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFoto: Reno Esnir