ni sedang menyiapkan dua peraturan presiden (PP) yang akan mengatur perdagangan karbon dan tarif energi baru terbarukan (EBT), Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyatakan.Mengutip CNN Indonesia Kamis (15/10), Beleid disiapkan sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan ekonomi berbasis lingkungan alias hijau supaya emisi karbon ke dunia bisa dikurangi.Kedua aturan itu diumumkannya saat berbicara di Konferensi Iklim 2020 yang diadakan oleh Green Climate Fund (GCF), organisasi internasional yang fokus pada pendanaan ekonomi hijau dan perubahan iklim. Konferensi diadakan secara virtual pada Rabu (14/10) malam waktu Indonesia.Hal ini merupakan komitmen Indonesia terhadap pembangunan yang berbasis ekonomi hijau dan berkelanjutan. Selain itu, bendahara negara juga mengatakan pemerintah juga terus berusaha mengembangkan potensi energi dari panas bumi.Indonesia, sambungnya, juga telah menginisiasi berbagai instrumen pembiayaan ekonomi hijau untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan di sektor ini. Maklum saja, pembangunan berbasis ekonomi hijau membutuhkan modal yang tak sedikit.Namun, tak seluruhnya bisa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu, pemerintah menginisiasi kerja sama pembiayaan ke ekonomi hijau berskema campuran yang berasal dari APBN, BUMN, organisasi internasional, dan dana para dermawan alias filantropi.Sementara itu dikutip dari Katadata September silam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memproyeksikan tambahan pendapatan sebesar Rp 350 triliun melalui jual beli kredit karbon. Hal ini mengingat lahan gambut dan hutan yang dimiliki Indonesia sebagai penyerap karbon mempunyai cakupan yang sangat luas.Perdagangan karbon merupakan kompensasi yang diberikan oleh negara-negara industri maju (penghasil karbon) untuk membayar kerusakan lingkungan akibat asap karbondioksida (CO2) kepada negara pemilik hutan (penyerap karbon). Mekanisme carbon trading telah menjadi solusi di beberapa negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya juga pernah menyebut Indonesia berpotensi menjadi negara adidaya tanpa emisi karbon. Hal ini mengingat potensinya yang cukup besar dalam sumber daya energi terbarukan.Pemerintah saat ini juga tengah menjajaki peluang mencari pembeli dalam bisnis jual beli karbon. Pasar potensial tersebut berada di Amerika Serikat (AS), Eropa, Tiongkok, dan Vietnam yang memiliki keterbatasan luas hutan.Namun, rencana penerapan perdagangan karbon malah justru mendapat penolakan dari beberapa lembaga masyarakat. Salah satunya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Lembaga ini menganggap perdagangan karbon merupakan upaya makelar dalam mencari keuntungan untuk menciptakan perdagangan baru.Manager Kampanye Iklim Eksekutif Nasional WALHI, Yuyun Harmono menilai perdagangan karbon berpotensi memberikan celah bagi perusahaan yang bergerak di industri ekstraktif untuk tidak benar-benar secara serius menurunkan emisi gas rumah kaca. Padahal, perusahaan yang bergerak di industri itu seharusnya dapat mentransformasikan bisnisnya dari energi berpolusi ke ramah lingkungan.