nambah cakupan debitur penerima subsidi bunga atau margin dari sebelumnya hanya berlaku untuk debitur UMKM, kini diperluas bagi debitur KPR dan kredit kendaraan guna menunjang program pemulihan ekonomi nasional (PEN).Berdasarkan beleid teranyar yang dilansir dari Bisnis.com Rabu (30/09), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.138/PMK.05/2020 yang diundangkan pada 28 September, disebutkan pemberian subsidi bunga tidak hanya berlaku untuk debitur UMKM.Kali ini, pemerintah memperluas cakupan debitur penerima subsidi bunga atau margin, yakni meliputi debitur KPR sampai dengan tipe 70 serta debitur kredit kendaraan bermotor (KKB) untuk usaha produktif termasuk yang digunakan untuk ojek atau usaha informal. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat 4 beleid tersebut.Sejalan dengan itu, dalam beleid ini pemerintah juga lebih memperluas debitur penerima subsidi bunga, yakni tak hanya UMKM debitur perbankan ataupun perusahaan pembiayaan, tapi juga untuk debitur UMKM dari lembaga penyalur program kredit pemerintah.Kemudian, beberapa syarat debitur UMKM penerima subsidi yakni memiliki plafon paling tinggi Rp10 miliar, baki debet sampai 29 Februari 2020, tidak termasuk dalam daftar hitam nasional untuk plafon kredit di atas Rp50 juta, memiliki performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2) per 29 Februari, serta memiliki NPWP.Tak hanya itu, beleid ini juga menghapus ketentuan pencantuman data identitas debitur yang terdiri atas nomor rekening dan nomor induk kependudukan. Debitur calon penerima cukup mencantumkan data transaksi kredit dan tagihan subsidi bunga atau margin.Lebih lanjut menurut DDTC News Rabu (30/09), seperti ketentuan PMK sebelumnya, terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi oleh debitur KPR dan debitur kredit kendaraan bermotor sebelum bisa memperoleh fasilitas subsidi bunga dari pemerintah.Pertama, harus memiliki baki debet kredit hingga 29 Februari 2020. Kedua, tidak termasuk dalam daftar hitam nasional untuk plafon kredit di atas Rp50 juta. Ketiga, memiliki kategori performing loan lancar kolektibilitas 1 atau 2 per 29 Februari 2020.Keempat, harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.Selain itu debitur KPR dan debitur kredit kendaraan bermotor yang memiliki akad kredit di atas Rp500 juta hingga Rp10 miliar harus memperoleh restrukturisasi kredit dari penyalur kredit sebelum mendapatkan subsidi bunga.Debitur KPR dan debitur kredit kendaraan bermotor juga tidak boleh memiliki plafon kredit kumulatif sebesar Rp10 miliar untuk mendapatkan fasilitas ini.Bagi debitur kredit KPR atau kredit kendaraan bermotor dengan plafon kredit setara atau di bawah Rp500 juta, pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga yang setara.Untuk debitur yang plafon kreditnya mencapai Rp500 juta hingga Rp10 miliar diberikan subsidi bunga sebesar 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga yang setara