omisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso membolehkan masyarakat untuk mengajukan keringanan kredit dan program restrukturisasi pinjaman ini kemungkinan akan bisa diperpanjang.Pasalnya, program restrukturisasi kredit masih berlaku sampai Februari 2021 sebagaimana yang dikutip dari CNN Indonesia Rabu (21/10).Sebagai informasi, masyarakat yang terkena dampak corona memang banyak yang mengajukan keringanan pembayaran kredit. Berdasarkan catatan OJK, total restrukturisasi  kredit yang sudah diajukan di lembaga pembiayaan (multifinance) sudah mencapai Rp175,21 triliun per 13 Oktober kemarin.Secara jumlah, permohonan restrukturisasi tersebut turun dibanding bulan-bulan sebelumnya.Angka tersebut terdiri dari 4,73 juta debitur di 181 multifinance. Rinciannya, pelaku UMKM dan Ojek Online (Ojol) 651 ribu debitur dan non-UMKM dan Ojol 4,08 juta debitur. Ada pula, 4.507 debitur yang datanya belum clear and clean.Sementara tambah laporan, perusahaan pembiayaan (multifinance) mengkhawatirkan dampak perpanjangan penundaan pembayaran cicilan (restrukturisasi) akibat pandemi covid-19 terhadap kondisi keuangan.Direktur Independen  Adira Finance  (JK:ADMF) I Dewa Made Susila mengungkapkan kesusahan tak hanya dialami debitur di tengah krisis tetapi juga dialami oleh penyalur pembiayaan. Dalam hal ini, ia mengingatkan perusahaan pembiayaan memiliki beban pinjaman kepada pihak ketiga atau bank.Jika terlalu lama tak menerima pemasukan, bisa saja perusahaan pembiayaan mengalami gagal bayar atau default.Oleh karena itu, ia berharap OJK dapat melakukan modifikasi terhadap ketentuan restrukturisasi pada tahun depan yang tak hanya meringankan beban debitur tapi juga memperhatikan kelangsungan ekosistem industri.Direktur Keuangan PT Mandiri Tunas Finance (MTF) Armendra mengaku mendukung langkah OJK memulihkan perekonomian nasional. Namun, ia memberi catatan agar mekanisme perpanjangan tak berupa 'libur bayar'.Ia berharap akan ada keringanan yang diberikan untuk kreditur yang juga merasakan dampak dari pandemi. Ia mengusulkan agar relaksasi diberikan dalam bentuk pembayaran sebagian dari pokok terutang (partial payment).Pasalnya, mekanisme libur bayar yang telah diberikan selama ini diakuinya memberatkan likuiditas perusahaan.Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menyarankan para perusahaan pembiayaan untuk mengajukan keringanan dari pihak ketiga jika restrukturisasi diperpanjang dan dirasa memberatkan keuangan perusahaan.Meski tak dapat memukul rata seluruh perusahaan karena sistem restrukturisasi yang dilakukan berbeda-beda, secara keseluruhan, ia menyebut restrukturisasi memukul likuiditas sekaligus mengangkat NPF industri.