i dan jasa keuangan asal Amerika Serikat, Morgan Stanley, memberikan penilaiannya mengenai undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah disahkan pada Senin (05/10). Bank tersebut berpendapat akan mendorong dan menjadi tonggak penting reformasi deregulasi di Indonesia hingga diharapkan dapat mendatangkan penanaman modal investor asing.Seperti yang dikutip dari CNBC Indonesia Kamis (08/10), tujuan utama dibentuk dan disahkannya undang-undang ini adalah agar penanaman modal asing (PMA) dapat berjalan lebih lancar dan makin bertambah. UU Ciptaker ini dibentuk untuk menghilangkan birokrasi dan aturan yang sebelumnya dinilai tumpang tindih.Menurut analisis dari Morgan Stanley, dampak bagi pelaku usaha dari disahkannya undang-undang ini Indonesia salah satunya berkembangnya perusahaan startup-startup teknologi yang makin pesat, karena berpotensi transfer teknologi dalam hal ekonomi digital.Ekonomi digital yang berkembang di Indonesia mulai bergeliat akibat peran startup-startup teknologi, terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia mulai menggunakan berbagai media platform teknologi untuk aktivitas sehari-harinya.Sehingga, Indonesia berhasil mencetak perusahaan startup bergengsi alias beberapa unicorn teknologi, termasuk satu decacorn.Lebih lanjut menurut laporan CNN Indonesia Kamis (08/10), Morgan Stanley menyatakan Omnibus Law Cipta Kerja merevisi 79 undang-undang dan 1.244 pasal. Hal ini mencakup relaksasi dalam penghapusan daftar negatif investasi, ketenagakerjaan, perizinan, pengadaan tanah, dan perampingan administrasi pemerintah.Selain itu, Morgan Stanley menilai UU Omnibus Law Cipta Kerja akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi digital. Terlebih, ekonomi digital kini sedang maju-majunya di Indonesia.Diketahui, UU Omnibus Law Cipta Kerja baru disahkan oleh DPR pada Senin (5/10) kemarin. Aturan itu terus menjadi perdebatan di masyarakat, khususnya buruh.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut pemerintah mengurangi nilai pesangon pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari yang awalnya sebanyak 32 bulan upah menjadi tinggal 25 bulan saja.Tak hanya soal pesangon, Said mengatakan pihaknya juga menolak beberapa poin yang diatur dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja. Beberapa poin itu, antara lain formula penetapan upah minimum kota/kabupaten (UMK) bersyarat, penghapusan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK), dan soal perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).