m - Presiden Joko Widodo berencana menghentikan ekspor batubara mentah dan nantinya akan difokuskan ke produk olahan batubara yang punya nilai tambah, sementara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat total realisasi investasi langsung selama kuartal III-2020 sebesar Rp 209 triliun naik tipis 1,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ekspor industri pengolahan sepanjang Januari-September 2020 sebesar US$94,36 miliar yang berkontribusi sekitar 80.5% dari keseluruhan ekspor nasional dengan total nilai US$ 117.19 miliar, Bursa Efek Indonesia mencatat jumlah investor ritel syariah di pasar modal sampai dengan Agustus 2020 tumbuh lebih dari 20% menjadi 78.000 ribu investor, dan Kementerian Keuangan mengungkapkan serapan anggaran insentif perpajakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari COVID-19 sekitar Rp 30 triliun. Padahal anggaran yang dialokasikan Rp 120,6 triliun.Ekspor batubara mentah akan dihentikanPresiden Joko Widodo berencana menghentikan ekspor batu bara mentah dan nantinya diganti dengan produk olahan batu bara yang memiliki nilai tambah misalnya briket batu bara, batu bara yang dicairkan, gasifikasi, hingga produk hasil campuran batu bara lainnya.Sembari mengurangi ekspor batu bara mentah, Jokowi juga ingin hilirisasi batubara bisa mengurangi impor gas bumi yang dicairkan (Liquified Petroleum Gas/LPG) dengan  substitusi energi hasil hilirisasi berupa metoksimetana (Dimethyl Ether/DME).Selain itu, hilirisasi untuk pemenuhan bahan baku industri baja dan petrokimia, serta untuk membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.Kuartal III-2020 realisasi investasi naik tipisBadan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat total realisasi investasi langsung selama kuartal III-2020 sebesar Rp 209 triliun naik tipis 1,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy) dan naik 8,9% dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/qtq).Dengan perincian, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di kuartal III 2020 senilai Rp 102,9 triliun, naik 9,1% (qtq) dan naik 2,1% (yoy). Sedangkan PMA senilai Rp 106,1 triliun atau naik 8,7% (qtq) maupun tahunan 1,1% (yoy).Sementara untuk serapan tenaga kerja selama kuartal III, BKPM melaporkan jumlahnya mencapai 295.387 orang di 45.726 proyek investasi.Berdasarkan asal negara, PMA yang masuk ke Indonesia di kuartal III tahun ini paling banyak dari Amerika Serikat senilai US$ 2,5 miliar, disusul Cina US$ 1,1 miliar, Jepang US$ 0,9 miliar, Hong Kong US$ 0,7 miliar, serta Belanda US$ 0,5 miliar.3. Kontribusi ekspor industri pengolahan capai 80%Ekspor industri pengolahan sepanjang Januari-September 2020 berdasarkan data BPS sebesar US$94,36 miliar yang berkontribusi sekitar 80.5% dari keseluruhan ekspor nasional dengan total nilai US$ 117.19 miliar.Sementara neraca perdagangan industri pengolahan pada periode Januari-September 2020 surplus sebesar US$8,87 miliar, dengan  industri makanan berada di posisi pertama dengan nilai ekspor US$21,31 miliar atau naik 10,5% dibanding periode yang sama 2019, diikuti industri logam dasar US$16,96 miliar atau naik 30,7% dari capaian di periode yang sama tahun lalu. Kemudian, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia US$9 miliar, industri tekstil dan pakaian jadi US$8 miliar, serta industri kertas dan barang dari kertas US$5,16 miliar.4. Investor ritel Syariah terus naikBursa Efek Indonesia mencatat jumlah investor ritel syariah di pasar modal sampai dengan Agustus 2020 tumbuh lebih dari 20% menjadi 78.000 ribu investor dengan nilai transaksi saham syariah, justru lebih tinggi dibanding kondisi normal dibanding periode sama 2019.Hal itu juga terlihat dari laris manisnya produk syariah seperti penerbitan sukuk riitel pemerintah yang kelebihan permintaan, dari target Rp 5 triliun namun terealisasi ternyata lebih besar Rp 25 triliun.5. Serapan anggaran insentif perpajakan PEN masih dibawah 30%Kementerian Keuangan mengungkapkan serapan anggaran insentif perpajakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari COVID-19 sebesar 24.6% atau sudah cair sekitar Rp 30 triliun. Padahal anggaran yang dialokasikan untuk insentif pajak Rp 120,6 triliun.Realisasi pencairan antara lain berasal dari insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan yang ditanggung pemerintah (DTP), saat ini nilainya sudah Rp 2,18 triliun. Selanjutnya pembebasan PPh 22 impor mencapai Rp 7,3 triliun. Percepatan pembayaran restitusi, hingga pemberian insentif pengurangan cicilan angsuran hingga 50% yang sudah mencapai Rp 10,2 triliun. Lalu pemerintah juga menurunkan tarif pajak badan atau PPh Badan.