m - Kementerian BUMN mendorong perusahaan BUMN klaster sektor energi dan minerba meningkatkan investasi di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT), sementara data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2009 hingga 2019 menunjukan adanya kerugian akibat investasi bodong sebanyak Rp 92 triliun, sedangkan realisasi pembiayaan perumahan sampai Oktober capai 93% senilai Rp 9,77 triliun, untuk meningkatkan jumlah pengguna transportasi udara Kemenhub menghapuskan airport tax, dan  BI Kembali beli SBN untuk bantu biayai APBN yang kali ini senilai Rp 22,87 triliun tapi nanti bisa diperdagangkan kembali.Inilah lima berita ekonomi dan bisnis yang perlu anda ketahui di Hari Kamis.1. Kemen BUMN dorong peralihan energi dari fosil ke EBTMenteri BUMN Erick Thohir meminta agar BUMN klaster sektor energi dan minerba meningkatkan investasi sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) guna mendorong peralihan energi dari sumber daya fosil ke EBT.Sejumlah perusahaan BUMN terkait antara lain PLN, Pertamina, Bukit Asam (JK:PTBA) dan MIND ID (holding BUMN tambang).Sebelumnya sejumlah proyek transformasi energi telah dijalankan perusahaan BUMN antara lain pengembangan program campuran solar dengan minyak kelapa sawit atau biodiesel yang saat ini sudah menghasilkan B30 dan targetnya bisa menjadi B100.Kementerian ESDM menargetkan pemanfaatan EBT pada bauran energi nasional mencapai 23% pada 2025. Namun, sampai 2019 capaiannya baru 9,15%.2. Investasi bodong rugikan masyarakat Rp 92 TBerdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2009 hingga 2019 tercatat kerugian akibat investasi bodong sebanyak Rp 92 triliun dan untuk menghindarkan masyarakat dari kerugian yang terus membengkak akibat investasi bodong, OJK berencana menggencarkan program edukasi.OJK berupaya memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman investasi ilegal dan berbagai upaya akan dilakukan, baik dari aspek regulasi, penguatan kewenangan, dan upaya-upaya koordinasi lintas kementerian/ lembaga dan tentu saja kegiatan edukasi dan literasi.Namun sejauh ini kerugian ternyata tidak hanya berasal dari investasi bodong, dalam arti investasi ilegal, tidak berizin, tetapi ada juga dari investasi yang secara entity legal. Namun karena buruknya kualitas governance yang membuat para investor rugi.3. Realisasi pembiayaan perumahan sampai Oktober capai 93%Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR melakukan evaluasi kuartal III terhadap 42 bank pelaksana penyalur dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).Hasil evaluasi menunjukan 12 bank pelaksana yang terdiri dari 3 bank nasional dan 9 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berkinerja di bawah 70% dan 30 bank pelaksana berkinerja di atas 70% dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama (PKS).Berdasarkan database PPDPP, realisasi FLPP per 21 Oktober 2020 telah mencapai 95.708 unit senilai Rp 9,77 triliun atau setara dengan 93,37% dari target yang telah ditetapkan tahun ini.Dana FLPP tertinggi disalurkan BTN (JK:BBTN) sebanyak 39.942 unit, BNI (JK:BBNI) sebanyak 12.572 unit, BRI Syariah (JK:BRIS) sebanyak 9.511 unit, BTN Syariah sebanyak 6.591 unit, BJB (JK:BJBR) sebanyak 4.317 unit, disusul BRI (JK:BBRI) sebanyak 3.660 unit, Mandiri sebanyak 2.354 unit, NTB Syariah sebanyak 1.489 unit, Sumselbabel sebanyak 1.224 unit dan sisanya oleh bank pelaksana lainnya.4. Kemenhub hapus biaya Airport TaxKementerian Perhubungan memberikan stimulus bagi industri penerbangan melalui biaya kalibrasi navigasi Rp40 miliar kepada Airnav, AP I, AP II dan penghapusan biaya passenger service charge (PSC) atau airport tax dalam komponen tiket pesawat senilai Rp175 miliar.Selain itu Kemenhub juga akan merilis insentif lanjutan jika keduanya nanti mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan jumlah penumpang.5. BI Kembali beli SBN untuk bantu biayai APBNBank Indonesia (BI) kembali membeli Surat Berharga Negara (SBN) dengan cara private placement dengan total pembelian surat utang negara dalam rangka burden sharing (berbagi beban) pembiayaan APBN ini mencapai Rp 22,87 triliun untuk empat seri SBN.Keempat seri SBN itu adalah VR0050, VR0051, VR0052 dan VR0053 dengan masing-masing seri senilai Rp 5,717 triliun. Jatuh tempo keempat seri tersebut di tanggal yang sama yakni 26 Oktober dengan masing-masing tahun 2025, 2026, 2027 dan 2028 yang nantinya SBN ini bisa diperdagangkan kembali oleh BI.