usi (MK), Jimly Asshiddiqie, ikut menilai perubahan pada naskah UU Omnibus Law Cipta Kerja atau UU Ciptaker sejak disahkan pada 5 Oktober 2020, bisa jadi dibatalkan MK.Sebelumnnya, saat disahkan dalam sidang paripurna DPR RI, Baleg DPR mempublikasikan draf RUU Omnibus Law Ciptaker setebal 905 halaman. Baca Juga: Ahmad Yani Bantah Grup WA KAMI Bahas Demo Ricuh Omnibus LawKemudian, naskah UU Omnibus Law berubah menjadi 1.035 halaman. Naskah UU tersebut kembali berubah menjadi 812 halaman saja. Baca Juga: Demo Tolak Omnibus Law Berhari-hari, Satgas: Diprediksi Kasus Meningkat dalam Waktu DekatMenurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi UU Omnibus Law draf setebal 905 halaman merupakan draf yang masih belum tervalidasi dan masih mengalami perbaikan.“Saya juga mendapatkan versi yang 905 itu tetapi itu kan masih belum diverifikasi kembali. Masih dalam proses pencocokan terhadap keputusan-keputusan panja,” katanya.Tambahnya, ia mengatakan draf UU Omnibus Law Ciptaker yang disahkan dalam rapat paripurna 5 Oktober itu setebal 1.035 halaman.“Soft file ada, yang substansi 1.035 halaman,” kata Achmad Baidowi.Terkait itu, Jimly menyebut MK bisa melakukan uji materi UU dan bisa pula melakukan uji formil terhadap UU tersebut.“Pengujian konstitusionalitas UU di MK, dapat menyangkut 2 objek perkara, yaitu materi pasal/ayat UU dan hal lain di luar materi seperti proses pembentukan dan pengesahannya di DPR,” kata Jimly melalui akun Twitternya, seperti dikutip, Rabu (14/10/2020).Lanjut Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini, ia mengatakan materi atau pasal dalam UU bisa dibatalkan MK. Bahkan, UU bisa dibatalkan seluruhnya jika proses pembentukan dan pengesahannya bermasalah.“Kalo yang bertentangan materinya, maka materi terkait itu saja yang dibatalkan. Tapi kalo prosesnya, seluruh UU bisa dibatalkan,” kata dua.Sambungnya, “Coba cek, apa benar ketika disahkan di DPR, naskah final belum ada. Kalo para anggota DPR bisa buktikn bahwa mereka belum dibagi naskah final, sangat mngkin dinilai bahwa penetapan UU tersebut tidak sah dan bisa dibatalkan MK,” tandasnya.Penulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFoto: Istimewa