enanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Arief Poyuono mengatakan, pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dalam pengambilan keputusan tingkat satu di Badan Legislasi (Baleg), merupakan kerja keras pemerintah, parlemen, dan seluruh stakeholder di negeri ini.“Walau dalam proses legislasi RUU Ciptaker ada beberapa pihak yang merasa dirugikan, namun ya itulah proses politik yang terjadi di setiap negara juga,” katanya, Senin (5/10/2020). Baca Juga: Berani Betul Anies Mbalelo dari Presiden Jokowi, Poyuono Ajak Buruh Tolak PSBB Ala Anies!Lanjutnya, ia mengingatkan bahwa setiap UU dibaut memang tidak selalu akan menciptakan sebuah keseimbangan dan kepuasan bagi sebagian kecil masyarakat. “Di mana pun yang namanya UU adalah sebuah produk politik. Karena itu apa pun hasilnya harus diterima semua pihak,” ungkapnya. Baca Juga: Jokowi Keras Sebut Jangan Sok-sokan Lockdown, Apa Ini Sinyal Ketegangan dengan Anies?Menurut dia, jika merasa tidak puas, masih ada jalur konstitusi yang disediakan dalam sistem negara, melalui proses judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal-pasal dalam UU Ciptaker nanti. Apakah ada pelanggaran terhadap UUD 1945 dalam penerapanya.Ia juga merespons terkait rencana mogok nasional buruh 6-8 Oktober 2020. “Mau mogok bagaimana, wong memang sudah mogok otomatis, karena banyak buruh dan pekerja yang dirumahkan akibat dampak pemberlakuan PSBB ketat seperti yang dilakukan Anies Baswedan,” jelasnya.Selain itu, kata dia, para pekerja BUMN juga banyak yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta bekerja dari rumah selama PSBB.“Malah ada 14 BUMN yang karyawannya sudah nonaktif bekerja serta akan dibubarkan sama Erick Thohir (Menteri BUMN), serta belum diselesaikannya hak-hak para pekerjaannya,” katanya.Lebih lanjut, ia menuturkan dengan adanya Covid-19 sebenarnya sudah terjadi mogok nasional secara otomatis. “Ini di mana-mana ya, juga di semua negara di dunia,” tegasnya.Selain itu, ia mengatakan bahwa RUU Ciptaker digunakan karena pascapandemi Covid-19, semua negara berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. Menurutnya, hal ini akibat kerusakan sistem ekonomi yang terjadi di Indonesia dan negara lainnya akibat dampak Covid-19.“Karena itu perlu adanya UU Ciptaker untuk mengatur kembali ya,” tegasnya. (jpnnPenulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFoto: Boyke P. Siregar