ester I/2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan adanya kerugian negara senilai Rp8,28 triliun dari temuan 13.567 masalah baik di pemerintah pusat, BUMN hingga badan lainnya.Dilansir dari CNN Indonesia Selasa (10/11), Ketua BPK Agung Firman Sampurna memaparkan kerugian itu terdiri dari 6.713 masalah yang terjadi karena kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Lalu, juga berasal dari 6.702 masalah ketidakpatuhan terhadap perundangan-undangan dan 152 masalah ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.Atas permasalahan tersebut, BPK pun memberikan beberapa rekomendasi. Entitas pun telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan.Nilainya mencapai Rp670,50 miliar atau setara 8% dari total kerugian yang ditimbulkan. Dari jumlah itu, sekitar Rp384,71 miliar merupakan penyetoran dari pemerintah pusat, BUMN, dan Badan Lainnya.Lebih rinci mengutip laporan Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna kepada DPR RI pada Senin (09/11), lembaganya mengungkapkan 7.868 temuan yang memuat 13.567 permasalahan sebesar Rp8,97 triliun,meliputi 6.713 (50%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.702 (49%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp8,28 triliun, serta 152 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp692,05 miliar.Lebih lanjut Ketua BPK mengatakan bahwa dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 6.702 permasalahan, di antaranya sebanyak 4.051 (60%) sebesar Rp8,28 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 2.693 (66%) permasalahan sebesar Rp1,79 triliun, potensi kerugian sebanyak 433 (11%) permasalahan sebesar Rp3,30 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 925 (23%) permasalahan sebesar Rp3,19 triliun. Selain itu, terdapat 2.651 (40%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.Selain itu dalam kesempatan ini Ketua BPK menuturkan bahwa, IHPS I Tahun 2020 juga memuat 89 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat, yaitu 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019, 86 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2019, 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2019, serta 1 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2019.IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-30 Juni 2020 dengan status yang telah ditetapkan sebesar Rp3,43 triliun. Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-30 Juni 2020 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp336,31 miliar (10%), pelunasan sebesar Rp1,33 triliun (39%), dan penghapusan sebesar Rp107,85 miliar (3%). Dengan demikian, sisa kerugian sebesar Rp1,66 triliun (48%).IHPS I Tahun 2020 juga memuat hasil pemantauan atas laporan hasil pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara serta pemberian keterangan ahli periode 2017-30 Juni 2020. BPK telah menyampaikan:22 laporan hasil pemeriksaan investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,70 triliun, yang telah dimanfaatkan untuk proses penyelidikan sebanyak 9 laporan dan proses penyidikan sebanyak 13 laporan;238 laporan hasil penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp29,10 triliun, yang telah dimanfaatkan untuk proses penyidikan sebanyak 50 laporan dan sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) sebanyak 188 kasus. BPK juga telah melaksanakan pemberian keterangan ahli pada tahap persidangan atas 226 kasus yang seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.