sa Keuangan (BPK) RI menyatakan kinerja PT Perkebunan Nusantara III atau PTPN III setelah pembentukan holding tidak efektif mendorong kinerja grup perusahaan dalam siaran pers Senin (09/11).Dalam laporan IHPS Semester I 2020 BPK dikutip dari Katadata Selasa (10/11), kinerja keuangan Grup PTP belum mengalami perbaikan setelah pembentukan holding BUMN perkebunan. Hal ini terlihat dari kinerja keuangan PTPN sepanjang 2015 hingga semester I 2019 yang belum menunjukkan peningkatan, melainkan mengalami tren penurunan likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas setelah pembentukan holding.BPK melihat kinerja on farm PTPN belum efektif setelah terbentuknya holding BUMN perkebunan. Hal ini terlihat dari belum adanya perbaikan komposisi umur tanaman, efisiensi biaya harga pokok produksi atau HPP setelah holding terbentuk, dan produktivitas on farm yang masih dibawah normal.Selain itu menurut Kompas Senin (09/11), Kepala BPK Agung Firman Sampurna menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja pada semester ini, efektivitas PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding dalam meningkatkan kinerja PT Perkebunan Nusantara Grup Tahun 2015 sampai dengan semester I Tahun 2019 dinyatakan tidak efektif.Efektivitas PT Rajawali Nusantara Indonesia Holding dalam melaksanakan fungsi pengendalian pengelolaan keuangan dan aset Tahun 2017 sampai dengan semester I Tahun 2019 dengan kesimpulan kurang efektif.BPK juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pada pemeriksaan tersebut diungkapkan pengelolaan BMN dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada Pusat Pengelola BMN Kementerian ESDM telah sesuai kriteria dengan pengecualian, pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik pada 13 objek pemeriksaan di 14 entitas telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.