m dan politik menjadi sebab sekitar 30 perusahaan BUMN yang ‘mati suri’ dan tidak beroperasional belum bisa dibubarkan. Pernyataan itu dilontarkan oleh Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dan Kementerian BUMN akan membubarkan 14 BUMNDari 30 BUMN tersebut mengutip Okezone Rabu (30/09), dua di antara adalah PT Merpati Nusantara Airlines dan Produksi Film Negara (PFN). Dahlan menyebut, salah satu sebab yang membuat Kementerian BUMN tak mengambil langkah pembubaran karena terkendala persoalan hukum dan politik.Meski demikian, dia tidak menjelaskan bagaimana aspek hukum dan politik menghambat langkah pemerintah untuk melakukan pembubaran.Dahlan bercerita, saat dirinya menjabat sebagai Menteri BUMN, dia memiliki gagasan untuk membangun BUMN Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Perseroan ini berfungsi untuk menampung, BUMN yang mati suri untuk dijadikan anak usaha PPA.Sedangkan Toto Pranoto, pengamat BUMN dari UI, menyambut baik rencana pembubaran 14 perusahaan pelat merah oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Bahkan, ia menilai keputusan tersebut akan membuat BUMN menjadi lebih sehat dan berdaya saing seperti dilaporkan CNN Indonesia Rabu (30/09).Apalagi, ia melanjutkan, kebanyakan perusahaan-perusahaan yang akan dibubarkan memang berstatus non-aktif dan tak banyak berkontribusi baik dalam menyetor kas negara maupun menjadi perpanjangan tangan pemerintah sebagai penyedia layanan kepada masyarakat.Namun, ia mengingatkan Erick untuk memperhatikan beberapa hal dalam proses likuidasi. Salah satunya, yaitu transparansi. Ia bilang valuasi aset harus objektif karena menyangkut uang negara.Dalam melakukan ini, aset-aset maupun utang ke-14 perusahaan ini harus ditaksir oleh kurator atau pihak ketiga yang dapat berlaku obyektif atau independen.Yang tak kalah penting, menurut Toto, pemenuhan hak karyawan dari perusahaan yang akan dibubarkan. Di tengah pandemi covid-19, diharapkan pekerja dapat dipindah ke perusahaan negara lainnya.Namun, jika tak dimungkinkan, pekerja harus menerima haknya, seperti pesangon dan hak lainnya.Adapun menurut Detik Finance Selasa (29/09), Kementerian BUMN telah memetakan kondisi BUMN. Dalam pemetaan itu, sebanyak 14 BUMN akan dilikuidasi melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA.Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memaparkan, dari total BUMN saat ini sebanyak 108, sebanyak 41 BUMN akan dipertahankan dan dikembangkan.Kemudian, sebanyak 34 BUMN akan dikonsolidasikan atau dimerger. Selanjutnya, sebanyak 19 BUMN akan dikelola atau dimasukkan ke PPA.Sedangkan menurut Kepala Grup Komunikasi PT PPA Agus Widjaja, mau tidak mau maka pegawai di BUMN tersebut diberhentikan setelah dilakukan likuidasi.Pihaknya akan melihat bila masih ada kemungkinan di antara 14 BUMN itu yang dapat diselamatkan. Dengan demikian pegawainya masih bisa dipekerjakan.